21 November 2026 - 06:44
Lembaga Internasional Ahlulbait Kecam Vonis terhadap Ulama Bahrain dan Peringatkan Bahaya Berlanjutnya Kebijakan Represi

Lembaga Internasional Ahlulbait mengeluarkan pernyataan bernada keras yang mengecam perlakuan tidak manusiawi terhadap para ulama Bahrain. Lembaga itu menyatakan solidaritas kepada keluarga para ulama yang dijatuhi hukuman dan semua pihak yang terdampak, serta memperingatkan konsekuensi berbahaya jika kebijakan represi dan hukuman kolektif di kawasan terus berlanjut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pernyataan yang mengecam penjatuhan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara jangka panjang terhadap sejumlah besar ulama Bahrain, Lembaga Internasional Ahlulbait menegaskan bahwa vonis-vonis itu dijatuhkan di tengah peningkatan represi yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai tekanan dan pembatasan luas yang diberlakukan otoritas Bahrain terhadap para pengikut Ahlulbait As. Keadaan ini menuntut respons internasional yang serius dan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain.

Berikut teks lengkap pernyataan Lembaga Internasional Ahlulbait.

Lembaga Internasional Ahlulbait menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam sekeras-kerasnya penjatuhan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara jangka panjang terhadap sejumlah besar ulama dan rohaniwan Bahrain. Vonis-vonis ini dijatuhkan melalui persidangan yang tidak memenuhi jaminan minimum peradilan yang adil. Hal ini merupakan bentuk nyata politisasi lembaga peradilan dan penggunaan pidana penjara untuk membungkam mereka yang berbeda pendapat serta membatasi pelaksanaan syiar agama dan penyampaian keyakinan secara damai.

Berdasarkan laporan yang dapat dipercaya, vonis-vonis tersebut dijatuhkan terhadap sejumlah ulama, khatib, dan pelajar ilmu agama karena kegiatan keagamaan dan sosial mereka, sikap damai yang mereka ambil, atau karena mereka menggunakan hak atas kebebasan berekspresi, beragama, dan berkeyakinan. Data yang tersedia menunjukkan bahwa persidangan tersebut tidak memberikan jaminan yang memadai bagi para terdakwa untuk membela diri. Persidangan juga tidak cukup terbuka bagi publik dan tidak memenuhi standar pemeriksaan yang adil, imparsial, dan terbuka di hadapan pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak. Keadaan ini menimbulkan keraguan serius atas keabsahan dan keadilan vonis-vonis tersebut.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, serta hak untuk mencari keadilan melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak merupakan hak dasar yang dijamin bagi setiap orang. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Pasal 19 menegaskan kebebasan berekspresi, sedangkan Pasal 26 menegaskan larangan diskriminasi. Pasal 9 dan 14 kovenan yang sama menjamin hak atas kebebasan pribadi dan peradilan yang adil, termasuk asas praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, hak atas bantuan pengacara, serta hak atas persidangan yang adil dan terbuka di hadapan pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak. Pasal 10 dan 11 serta Pasal 5 dan 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta hak setiap orang atas persidangan yang adil dan terbuka di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak.

Penjatuhan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara jangka panjang terhadap para ulama karena ceramah keagamaan atau sikap damai mereka merupakan hukuman yang tidak proporsional atas penggunaan hak-hak yang dijamin secara internasional. Hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan melanggar kewajiban internasional Bahrain berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Independensi Peradilan, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara, dan Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Penjatuhan vonis kolektif dan hukuman kejam terhadap sejumlah besar ulama dan khatib juga mengingatkan pada praktik rezim totaliter serta merusak kepercayaan terhadap supremasi hukum dan independensi peradilan di Bahrain.

Lembaga Internasional Ahlulbait menegaskan bahwa setiap orang, termasuk ulama, harus diadili sesuai hukum dengan seluruh jaminan peradilan yang adil. Proses peradilan tidak boleh digunakan untuk menghukum seseorang karena pendapat, keyakinan, atau pelaksanaan syiar agamanya. Jika praktik-praktik ini terus berlanjut, polarisasi dan ketegangan akan semakin dalam, peluang dialog dan rekonsiliasi nasional akan menyempit, dan kawasan akan semakin tidak aman.

Atas dasar itu, Lembaga Internasional Ahlulbait meminta pemerintah Bahrain mengambil langkah-langkah berikut.

  1. Segera membebaskan tanpa syarat semua ulama, khatib, dan warga yang dijatuhi hukuman karena menggunakan hak beragama dan berekspresi secara damai, atau mengadili mereka kembali di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak dengan menjamin seluruh hak mereka atas peradilan yang adil.

  2. Menghentikan penjatuhan vonis kolektif serta hukuman yang kejam dan tidak proporsional, dan menghentikan penggunaan lembaga peradilan untuk kepentingan politik.

  3. Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berkumpul secara damai. Pemerintah juga harus menjamin agar para ulama dan khatib tidak mengalami pembatasan atau penuntutan dalam bentuk apa pun karena kegiatan keagamaan mereka yang damai.

  4. Menjamin independensi lembaga peradilan, keterbukaan persidangan, hak untuk membela diri, serta asas praduga tak bersalah sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Lembaga Internasional Ahlulbait juga menyerukan kepada seluruh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani hak asasi manusia, khususnya Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Dewan Hak Asasi Manusia, serta para Pelapor Khusus yang menangani kebebasan beragama atau berkeyakinan, independensi hakim dan pengacara, serta kebebasan berekspresi, untuk segera mengecam vonis-vonis tersebut secara resmi. Seruan ini juga ditujukan kepada Organisasi Kerja Sama Islam, para marja agung, dan para ulama terkemuka. Lembaga itu meminta mereka mendesak pemerintah Bahrain agar menghormati kewajiban internasionalnya, membebaskan para terpidana, menjamin peradilan yang adil bagi mereka, serta mencegah penggunaan hukuman kejam dan penjara jangka panjang untuk menindas ulama dan orang-orang yang berbeda pendapat.

Republik Islam Iran menyatakan solidaritas kepada keluarga para ulama yang dijatuhi hukuman dan semua pihak yang terdampak oleh vonis-vonis tersebut. Republik Islam Iran mengecam keras praktik-praktik tidak manusiawi ini, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari berlanjutnya kebijakan represi dan hukuman kolektif di kawasan, serta menegaskan bahwa semua negara wajib mematuhi standar hak asasi manusia dan melarang penahanan sewenang-wenang serta hukuman yang kejam dan tidak proporsional.

Vonis-vonis tersebut dijatuhkan di tengah peningkatan represi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dalam rangkaian tekanan serta pembatasan luas yang diberlakukan otoritas Bahrain terhadap para pengikut Ahlulbait As. Tindakan itu mencakup penuntutan terhadap orang-orang yang menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang tengah berduka atas wafatnya pemimpin besar mereka, pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, serta penggunaan tindakan yudisial dan keamanan yang kejam untuk mengintimidasi pihak-pihak yang berbeda pendapat. Keadaan ini menuntut respons internasional yang serius dan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain.

Lembaga Internasional Ahlulbait
17 November 2026

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha